REGULASI DAN STANDAR SEKTOR PUBLIK

RMK Akuntansi Sektor Publik

REGULASI DAN STANDAR SEKTOR PUBLIK

 

OLEH :

MUHAMMAD AL GHOZALI (A311 11 004)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2013

REGULASI DAN STANDAR SEKTOR PUBLIK

Akuntabilitas publik terjadi jika informasi yang diberikan dapat diterima dan dimengerti secara meluas di masyarakat. Dengan latar belakang apapun, mereka dapat memberikan keputusan dari informasi tersebut.Sehingga, informasi tersebut haruslah memilki standar yang menyeluruh agar terjadi suatu keseragaman bentuk informasi.

Informasi akuntansi memiliki standar akuntansi yang disebut Prisnsip akuntansi yang Berlaku Umum-PABU ( Generally Accepted Accounting Principles-GAAP ). Berlaku umum ini maksudnya informasi akuntansi suatu perusahaan bias dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apa pun. Sehingga, informasi ini berguna bagi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor lainnya, pemerintah, dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat.

Akuntansi sector publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biasa. Karena, akuntansi biasa belum mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik.

Ikatan Akuntansi Indonesia sebenarnya telah memasukan standar untuk organisasi nirlaba di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini tercantum pada PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Namun, standar ini belum mengakomodasi praktik-praktik lembaga pemerintahan ataupun organisasi nirlaba yang dimilikinya. Karna itu, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi

Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah  yang ada pada masa Era pra Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut  :

1.      UU 5/1975 tentang  Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

2.      PP 6/1975 tentang  Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Indikator kinerja Pemda,yaitu meliputi :

a)      Perbandingan anggaran dan realisasi

b)      Perbandingan standar dan realisasi

c)      Target prosentase fisik proyek

3.      Kepmendagri No.900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping.

4.      Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1994 tentang  Pelaksanaan APBD.

5.      UU 18/1997 tentang  Pajak dan Retribusi Daerah.

6.      Kepmendagri 3/1999 tentang  Bentuk dan susunan Perhitungan APBD.

·         Bentuk laporan perhitungan APBD :

a)      Perhitungan APBD

b)      Nota Perhitungan

c)      Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Tujuan dari regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik

Bentuk Reformasi yang ada meliputi :

a)      Penataan peraturan perundang-undangan;

b)      Penataan kelembagaan;

c)      Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan

d)     Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Paradigma baru dalam “Reformasi Manajemen Sektor Publik” adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan Good Governance.

Terdapat tiga Undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu :

1.      UU No.17/2003 tentang keuangan negara.

Mengatur mengenai semua hak dan kewajiban Negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan Negara, juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementrian/lembaga Negara (Andayani, 2007)

2.      UU No.1/2004 tentang kebendaharawanan

Mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. (Andayani, 2007)

3.      UU no.15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara

Mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD. (Andayani, 2007)

Empat Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang didasarkan pada ketiga Undang-undang di atas, yaitu :

1.      Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kineja.

2.      Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.

3.      Adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan.

4.      Pemberdayaan manajer profesional.

Selain ketiga UU di atas, juga terdapat peraturan lain, yaitu :

1.      UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

2.      UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.      UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

4.      UU No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

BARANG DAN JASA PUBLIK

Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu : melalui mekanisme pasar dan kedua melalui mekanisme birokrasi.mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya secarq efisien.namun kenyataannya masih terjadi kegagalan pasar dalam mengalokasikan sejumlah barang dan jasa seperti public goods bserta eksternalitasnya.mekanisme barang dan jasa inilah beserta mixed good dialokasikan kepada masyarakat melalui mekanisme birokrasi.

Etika pengelolaan keuangan public :

   Etika adalah norma / value /nilai yang tidak bertentangan dengan norma / value / nilai yang ada di masyarakat.

   Etika pengelolaan keuangan public adalah norma / value / nilai dari suatu praktik pengelolaan / penyelenggaraan keuangan daerah.

KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MEMPERBAIKI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Semua masyarakat memiliki hak yang sama atas jaminan sosial dan ekonomi dari pemerintah sebagai konsekuensi langsung atas pembayaran pajak yang telah dipenuhi. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah bisa berimbas pada bidang yang lain. Pemerintah mempunyai peran menentukan kualitas tingkat kehidupan masyarakat secara individual.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Kinerja organisasi layanan publik harus diukur dari outcome-nya, karena outcome merupakan variabel kinerja yang mewakili misi organisasi dan aktivitas oprasional, baik aspek keuangan dan nonkeuangan. Dalam penentuan outcome sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi kualitas (Mardiasmo, 2009). Selanjutnya, monitoring kinerja perlu dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah penting dalam monitoring kinerja organisasi layanan publik antara lain : mengembangkan indikator kinerja yang mengembangkan pencapaian tujuan organisasi, memaparkan hasil pencapaian tujuan berdasarkan indikator kinerja diatas, mengidentifikasi apakah kegiatan pelayanan sudah efektif dan efisien sebagai dasar pengusulan program perbaikan kualitas pelayanan (Bastian, 2007).